PEKANBARU, suarahimpunan.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan pada Sabtu (3/9) oleh pemerintah menuai banyak penolakan.
Aksi unjuk rasa pun digelar oleh banyak pihak, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Pekanbaru yang melaksanakan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (5/9).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Rifki, menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan perekonomian masyarakat saat ini, pasalnya masyarakat masih dalam tahap pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Aksi ini merupakan respon HMI MPO Cabang Pekanbaru terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat, yang belum pulih akibat pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Rifki pun mengatakan bahwa aksi ini juga melibatkan persatuan sopir truk Pekanbaru dan elemen masyarakat lainnya.
“Pada aksi kali ini HMI MPO Cabang Pekanbaru turun bersama dengan elemen masyarakat yang terdiri dari Persatuan Sopir Truk Pekanbaru dan masyarakat umum,” ujarnya.
Selaras dengan pernyataan Korlap Aksi, Ketua Umum HMI MPO Cabang Pekanbaru, Gopinda Aditya Putra, menuturkan bahwa kenaikan harga BBM tidak relevan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.
“Aksi kali ini merupakan pernyataan sikap HMI MPO Cabang Pekanbaru beserta elemen masyarakat, yang meminta dengan tegas menolak kebijakan pemerintah terkait menaikan harga BBM bersubsidi, dikarenakan tidak relevan dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia hari ini yang masih dalam pemulihan ekonomi,” katanya.
Gopinda juga menekankan agar pemerintah dapat mengusut tuntas Mafia Migas sebagai upaya penyelesaian permasalahan BBM.
“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memberantas tuntas Mafia Migas sebagai langkah konkret penuntasan masalah BBM di Indonesia,” tegasnya.
Gopinda juga menegaskan bahwa apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar.
“Apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak,” tandasnya.
Tuntutan aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun tuntutan yang dibawakan adalah:
1. Meminta Presiden Republik Indonesia mencabut kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dikarenakan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih belum pulih seutuhnya pascapandemi Covid 19.
2. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memberantas tuntas Mafia Migas sebagai langkah konkret penuntasan masalah BBM di Indonesia.
3. Meminta DPRD Provinsi Riau untuk mendesak pemerintah Provinsi Riau (Gubernur dan Wakil Gubernur) agar memberikan pernyataan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sebagai sikap pro kepada masyarakat Riau yang masih mengalami kesulitan ekonomi pascapandemi Covid 19.
4. Mendesak Pimpinan DPRD Provinsi Riau sebagai wakil rakyat untuk memberikan pernyataan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dikarenakan kebijakan tersebut tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Riau yang masih mengalami kondisi sulit pascapandemi Covid 19. (RED)
