Padahal menurutnya kepala sekolah swasta sudah melakukan kritikan, yang seharusnya membuat Pemprov lebih fokus tentang permasalahan pencairan BOS.
“Yang jelas, berbagai alasan yang disampaikan itu karena kurang koordinasi antara OPD. Sehingga para sekolah swasta ini tidak memasukkan proposal ke e-Hibah. Harusnya jika memang Pemprov konsen di bidang pendidikan, pencairan BOS Daerah untuk para sekolah swasta ini diprioritaskan, bukan malah dilupakan,” tuturnya.
Ia menjelaskan beberapa kasus yang terjadi di daerah Tangerang Selagan, Lebak, dan Pandeglang.
“Seperti kasus korupsi pembangunan SMK 7 Tangerang Selatan yang digarap KPK. Lalu ada juga permasalahan Feasibiliy Study (FS) fiktif pembangunan SMA/SMK di Provinsi Banten. Lalu dugaan korupsi pengadaan Tablet SMA/SMK di Lebak dan Pandeglang,” terangnya.
Ia pun menilai bahwa dalam pemerintahannya, WH dianggap gagal dalam menangani permasalahan bidang pendidikan.
“Bagaimana bisa maju jika permasalahan terus menerus datang di dunia pendidikan Banten,” tegasnya.
(UCU)
