Suarahimpunan.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mengecam atas dugaan tindak represif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap dua pimpinan HMI, yaitu Ketua HMI Cabang Wajo dan Ketua HMI Cabang Makassar.
Tindakan represif aparat tersebut didapati ketika aksi unjuk rasa Penolakan Kebijakan Penghapusan BBM Bersubsidi Jenis Premium berlangsung di Depan Tugu BNI Kabupaten Wajo dan Gedung DPRD Wajo.
Aparat yang melarang para demonstran membakar ban, membuat kericuhan tersebut terjadi, hingga aksi saling dorong pun terjadi, dan melukai beberapa aksi massa.
Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, Affandi Ismail, menilai sikap aparat kepolisian yang melakukan tindakan tersebut merupakan bentuk perilaku anti demokrasi.
“Kami dari PB HMI sangat menyayangkan sekaligus mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Wajo,” ujarnya saat berada di Sekretariat PB HMI MPO.
Menurutnya, kepolisian yang merupakan bagian dari komponen pertahanan bangsa, seharusnya bertindak mengayomi serta melindungi aksi massa ketika menyampaikan aspirasinya. Luka memar pada leher dua pimpinan HMI dan kader lainnya akibat cekikan aparat merupakan bukti gagalnya aparat kepolisian dalam mengayomi masyarakat.
“Aparat kepolisian itu petugas negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat termasuk mahasiswa. Tindakan represif aparat terhadap mahasiswa kader kami tentu menciderai demokrasi kita bahkan bisa dikatakan mereka ini anti demokrasi,” tuturnya.
Akibat kejadian tersebut, Affandi Ismail meminta agar Kapolda Sulsel mencopot Kapolres Wajo serta memecat aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif tersebut.
“Selaku Ketua Umum PB HMI MPO, Saya meminta kepada Kapolda Sulsel agar mencopot Kapolres Wajo serta memecat oknum aparat yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Ia mengecam, apabila desakannya diabaikan, maka PB HMI MPO akan menginstruksikan seluruh kader HMI se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai respon tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di Kabupaten Wajo.
“Jika Kapolda Sulsel tidak memperdulikan desakan kami, maka PB HMI akan melakukan mosi tidak percaya kepada Polri dan akan menginstruksikan kepada seluruh kader se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi,” pungkasnya.
Tindakan represif yang saat ini terjadi pada aksi massa, tentu bukan yang pertama kalinya. Di beberapa daerah lain pun, pernah digegerkan oleh kasus yang sama.
(rrn)
