Jakarta, suarahimpunan.com – Gembar-gembor Kampus Merdeka kayaknya tidak semerdeka yang dibayangkan oleh orang-orang. Dalam praktiknya, mahasiswa memang dibebaskan untuk menjadikan siapapun sebagai guru dan menjadikan tempat manapun sebagai ruang untuk belajar. Namun, mahasiswa dilarang meluapkan apa yang menjadi pemikirannya terhadap rezim yang berkuasa.
Sebagai contoh, baru-baru ini BEM UI menjadi pembicaraan yang sangat populer di dunia maya. Hal itu lantaran BEM UI melalui akun Instagram resminya, mengunggah infografis Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service. Tak ayal, berbagai serangan pun dihadapi oleh BEM UI. Salah satunya dari Ade Armando yang juga merupakan Dosen di UI.
Serangan yang diberikan oleh Ade Armando pun tidak berhenti sampai persoalan unggahannya saja. Ia pun sedikitnya memberikan sentilan pribadi kepada Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, dengan mempersoalkan latar organisasi eksternal Leon, yakni HMI.
“Ternyata Ketua BEM UI itu Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Hmmm kok ada ya anak ekonomi kayak gini?,” tulis Ade Armando dalam akun Instagram pribadinya.
Pihak rektorat UI pun bereaksi atas ramainya unggahan BEM UI. Pihak UI melalui Direktur Kemahasiswaan, Tito Latif Indra, mengirimkan surat pemanggilan terhadap 10 pejabat BEM dan DPM UI. Saking penting dan segeranya, pemanggilan dilakukan pada hari Minggu (27/6) yang merupakan hari libur.
Di sisi lain, para pejabat BEM UI pun mendapatkan serangan digital dari orang tak dikenal. Serangan tersebut yakni upaya peretasan akun-akun media sosial seperti WhatsApp yang terjadi pada Kabiro Humas dan Wakil Ketua BEM UI, Telegram yang terjadi pada Koorbid Sosial Lingkungan dan Instagram yang terjadi pada Kadept Aksi dan Propaganda.
Karut marut kemerdekaan mengemukakan pendapat itu pun disebut oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, sebagai kepanikan penguasa atas kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa, dalam hal ini BEM UI. Bahkan kata Merdeka yang disandingkan dengan Kampus itu pun menurutnya, bertransformasi menjadi penjajahan karena tak bisa lepas dari ketiak rezim.
“Saat ini telah sangat jelas dan terang mimbar dan kebebasan akademik di kampus telah direnggut akibat kooptasi dan intervensi penguasa terhadap pimpinan perguruan tinggi. Kampus Merdeka menjadi Kampus Terjajah di bawah ketiak rezim,” ujarnya, Senin (28/6).
Ia pun menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak rektorat UI yang melakukan pemanggilan kepada 10 pejabat BEM dan DPM UI, merupakan tindakan yang patut dipertanyakan. Pemanggilan yang dilakukan pada hari Minggu itu pun terkesan sangat reaksioner dan penuh kepanikan.
“Nah ini ada apa? Harusnya kan hari libur. Dan bukannya kebebasan menyampaikan pendapat juga sangat terbuka lebar di dalam kampus?,” tegasnya.
Affandi menuturkan, seharusnya UI menjadi representasi dan sekaligus patron kampus besar di Indonesia. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh rektorat UI yang penuh akan nuansa kepentingan kekuasaan, bisa jadi diikuti oleh kampus-kampus lainnya di Indonesia.
“Padahal perjalanan sejarah perubahan bangsa ini tidak lepas dari peran strategis civitas akademika yang salah satunya adalah mahasiswa sebagai agent of change, moral of forces dan social of control dengan optimalisasi sikap kritisnya,” ucapnya.
Terkait dengan penyematan The King of Lip Service kepada Joko Widodo, Affandi sangat sepakat. Hal itu menurutnya dapat dilihat dari berbagai janji politik Joko Widodo yang sampai saat ini belum mampu direalisasikan hingga periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden.
“Persoalan multidimensi yang tengah dihadapi oleh bangsa ini semakin memperjelas kegagalan Jokowi sebagai presiden RI setelah memimpin Negara ini lebih kurang tujuh tahun. Terutama jika kita melihat masa depan pendidikan, ekonomi, hukum dan kesehatan bangsa kita yang semakin terpuruk,” tegasnya.
Affandi menuturkan, idealnya di era demokrasi seperti saat ini, Joko Widodo seharusnya tampil di garda terdepan dan memberikan contoh praktik berdemokrasi yang ideal, baik dan benar. Caranya, berikan rakyat kedaulatan untuk memberikan saran, masukan dan kritik bahkan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai dapat merugikan rakyat banyak.
“Namun faktanya, Jokowi semakin menunjukkan tangan besinya. Sehingga benar jika dikatakan bahwa salah satu alasan yang membuat gelar ‘King of Lip Service’ disematkan kepada Jokowi karena beliau pernah menyatakan rindu ingin di demo agar pemerintahannya dapat dikontrol, tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda,” jelasnya.
Tentu kita masih ingat bagaimana banyak mahasiswa yang terluka dan ditangkap, bahkan diadili atas gerakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Affandi, jelas itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ucapan Joko Widodo, yang rindu untuk didemo. Maka dari itu, sudah saatnya Pak Presiden membuktikan kata-katanya untuk siap dikritik, dan segera merealisasikan semua janji-janji politiknya.
Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, Affandi menuturkan bahwa sudah saatnya masyarakat, bukan hanya mahasiswa, untuk benar-benar bangkit melawan tangan besi rezim. Jika terus dibiarkan, ia khawatir bukan hanya BEM UI saja yang akan ‘dijajah’ oleh rezim, namun semua gerakan pun akan terjajah.
“Dalam situasi saat ini, sosok pemimpin mahasiswa di seluruh penjuru negeri harus bersatu untuk melawan bentuk keresahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim ini. Karena langkah para pemimpin mahasiswa, OKP, Ormas, masyarakat sipil, sangat ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yang berani berkata benar walaupun itu tidak menyenangkan penguasa dan kroni-kroninya,” tandas dia. (RED)
