Serang, suarahimpunan.com- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dibawah naungan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Badan Kordinasi (Badan Kordinasi) Banten menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Banten, pada Jum’at (04/10/2024).
Aksi ini digelar sebagai respon menyambut HUT Banten ke 24, muncul kekhawatiran atas perjuangannya melawan kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan manusia yang buruk. Meskipun telah memisahkan diri dari Jawa Barat pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, indikator kesejahteraan Banten terus mengalami penurunan.
Aksi dimulai dengan long march dari depan gedung Kanwil Kemenag Banten sampai padanya tempat aksi di depan gedung DPRD Banten. Dengan diiringi lagu-lagu perjuangan, masa aksi yang sudah ada sejak pagi hari.
Menurut Ega Mahendra, Ketua HMI MPO Cabang Serang, pengambilan keputusan strategis yang buruk dan kebijakan yang bermotif politik semakin memperburuk situasi.
“Dalam 24 tahun, Banten menjadi jagoan di semua kategori yang salah—kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pembangunan manusia. Pemerintah provinsi tampaknya lebih fokus pada permainan politik daripada pada kebijakan yang benar-benar menguntungkan rakyat,” ujar Ega.
Banten yang dikenal sebagai “Negeri Para Ulama” telah mengalami lunturnya nilai-nilai Islam akibat maraknya perusahaan-perusahaan pembuat minuman keras. Kehadiran industri-industri ini tidak hanya mencoreng citra daerah tersebut, tetapi juga mengancam tatanan moral generasi mudanya.
“Mendorong DPRD provinsi Banten untuk membuat perda yang mengatur pelarangan produksi minuman keras beralkohol, dan pemerintah harus tegas dan berani dalam menutup pabrik miras yang berada di provinsi Banten, jangan sampai miras dipelihara di provinsi iman dan takwa. Jangan sampai buat malu masyarakat Banten”, tegasnya.
Selain itu, Banten juga menghadapi masalah dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Tingkat penyakit Tuberkulosis (TBC) yang tinggi dan prevalensi stunting yang mencapai 24% di tahun 2023 masih menjadi tantangan besar. Dalam bidang pendidikan, jumlah siswa putus sekolah juga mencatat angka yang mengkhawatirkan. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat lebih dari 25.000 anak di Provinsi Banten yang putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024.
Dan menyoroti terkait Banten internasional stadium yang menelan anggaran hampir 1 terliun dan uangnya pun dapat menghutang, ditambah anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan Banten internasional stadium mencapai kurang lebih 1,5 milyar ditahun 2024.
“Kami mendorong kepada DPRD provinsi Banten dan PJ gubernur Banten untuk segera mengoptimalkan BIS”, ucapnya.
Mengatakan, Irkham Magfuri Jamas, Sekretaris Umum HMI MPO Badko Banten,adanya aksi hari ini, dihari ulang tahun Banten ke 24 ini, HMI datang dengan niat yang lurus semata menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.
“Kami datang untuk menyuarakan ada hal hal yang perlu dibenahi dengan segera di Provinsi Banten. Mulai dari isu kesehatan, Lingkungan, Ekonomi hingga Sosial Budaya yang kami rumuskan dan kemudian disepakati oleh perwakilan DPRD Provinsi dalam pakta integritas”, ujarnya.
“Semoga sumbangsih pergerakan, pemikiran dan waktu yang kami sumbangsihkan untuk Banten lebih maju ini dapat diridhoi Allah SWT dan menjadikam Banten yang aman, Banten yang sejahtera dan Banten yang adil makmur. Aamiin”, tandasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, HMI MPO Badko Banten menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD setempat untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menangani berbagai permasalahan tersebut. Berikut adalah tujuh tuntutan utama yang disampaikan:
1. Mendesak DPRD Provinsi Banten untuk membuat Peraturan Daerah yang melarang produksi dan distribusi minuman keras beralkohol di wilayah Provinsi Banten.
2. Menuntut pengusiran pihak-pihak yang memproduksi, menjual, atau mengedarkan minuman keras beralkohol di Banten.
3. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan serius dalam menangani masalah TBC dan stunting.
4. Meminta pemerintah untuk mempercepat upaya peningkatan ekonomi masyarakat, baik melalui usaha mikro maupun usaha besar, guna menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
5. Menuntut evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar lebih optimal dalam menstabilkan harga dan daya beli masyarakat.
6. Mendesak pemerintah untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Banten.
7. Segera mengoptimalkan pemanfaatan Banten International Stadium yang hingga kini masih belum berfungsi dengan maksimal dan dibiarkan terbengkalai.
Dengan adanya tuntutan ini, HMI MPO Badko Banten berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan di Provinsi Banten.
Aksi demo ini ditutup dengan penandatanganan pakta integritas dua dewan Rifki sama Nizar.
