Oleh: Yunda Ririn Purnamasari, Kader HMI MPO Komisariat Untirta Ciwaru
Begitu penting hingga dijadikan prioritas utama, guna terwujudnya masyarakat yang berkeadaban atas kompetensi yang dimiliki tiap warga negara, serta untuk turut aktif dalam pembangunan negara.
Pendidikan memang tepat jika dijadikan sebagai ujung tombak peradaban sebuah negara, dalam menuntaskan segala problematika di masyarakat. Bahkan, tolak ukur maju atau tidaknya sebuah negara bisa dilihat dari pendidikan yang diterapkan dalam negara tersebut terhadap kemajuan masyarakatnya. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas pula.
Berdasarkan UUD 1945 dan Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang mengamanahkan bahwa “Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak.” Berarti, penduduk kota maupun penduduk desa, penduduk daerah maju maupun daerah belum maju, semuanya berhak memperoleh pendidikan, baik secara formal maupun informal.
Namun, pada kenyataannya banyak terjadi kesenjangan pada pendidikan di daerah pedalaman atau pelosok, dan di daerah perbatasan Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, masalah pendidikan menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia.
Melihat banyaknya masalah yang terjadi, ternyata memang bangsa Indonesia belum mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada, khususnya pada bidang pendidikan.
Benarkah kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibanding negara berkembang lainnya?
Setelah beberapa kali mengamati permasalahan di bidang pendidikan, ternyata memang tidak semua sekolah di Indonesia telah memenuhi standar pendidikan yang layak. Contohnya, masalah nyata yang sampai saat ini tidak bisa kita pungkiri, di mana perbedaan antara pendidikan di perkotaan dan di pelosok negeri terlihat begitu jelas.
Pendidikan di daerah perkotaan nampak cenderung lebih maju dibandingkan daerah pedesaan atau pelosok. Hingga saat ini kesenjangan masih dirasakan, baik dari kapasitas kemampuan para pengajar hingga sarana dan prasarana pendukung pendidikan.
Hal ini membuat banyak orang beropini, bahwa pemerintah dinilai masih kurang dalam memperhatikan dan memperbaiki pendidikan yang ada di pelosok negeri. Terlihat ketika upaya pembangunan sekolah di daerah perkotaan lebih di utamakan oleh pemerintah.
Faktanya di pusat kota banyak di jumpai bangunan sekolah yang berdiri kokoh nan megah. Berbeda halnya dengan keberadaan sekolah di pelosok negeri yang hanya sebuah bangunan sederhana.
Pengalokasian dana untuk pembangunan gedung sekolahan di daerah pelosok sepertinya harus dilakukan pemerintah untuk meratakan pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya semua anak bangsa berhak memperoleh fasilitas gedung sekolah yang baik demi terciptanya kenyamanan dalam kegiatan belajar.
Sulitnya akses menuju sekolah masih menjadi polemik bagi anak-anak pedesaan atau pelosok daerah untuk bersekolah. Medan jalan yang berbahaya mau tak mau harus mereka lewati. Tak ada pilihan lain untuk menuju sekolah selain menyebrangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh, hingga bergelantungan di pohon dan tebing yang curam. Itu semua dijadikan sebagai satu-satunya pilihan untuk bisa tiba di sekolah.
Sebagai contoh, warga dan pelajar yang mempertaruhkan nyawa dengan menyebrangi jembatan bambu yang miring dan hampir ambruk di Desa Kangenan, Pamekasan, Jatim (Detik, 2012). Alangkah berbanding terbaliknya dengan pendidikan yang ada di perkotaan, di mana akses menuju sekolah sangat mudah dengan banyaknya alat transportasi yang tersedia untuk bisa sampai ditujuan dalam waktu singkat.
Pemerintah dinilai kurang maksimal dalam pemberian fasilitas, sehingga pendidikan di daerah pelosok dinilai kurang diperhatikan. Dalam hal ini pemerintah harus menelusuri dan memantau bagaimana kondisi akses jalan untuk menuju sekolah, sehingga prioritas pembangunan fasilitas infrastruktur terlihat.
Sarana dan prasarana yang terbilang masih jauh dari kata memadai, hingga ketersediaan buku-buku pendidikan dan jaringan internet. Sekolah di daerah pelosok nampaknya masih banyak yang belum memiliki fasilitas komputer siswa. Lain halnya di kota, hampir semua siswa mengenal dan mampu mengoperasikan komputer bahkan internet. Jelas masalah ini akan menjadi kendala pada daerah pelosok ketika siswa ingin memperoleh referensi tambahan tentang mata pelajaran.
Di samping guru sebagai pondasi sistem pendidikan, guru juga salah satu komponen penting yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Masalahnya terletak dalam hal penempatan guru, hingga kini jumlah guru dirasa masih kurang optimal, terkhusus di daerah pelosok negeri.
Penyebaran guru-guru di Indonesia belum merata. Kebanyakan guru-guru baru serta dari segi level maupun kualitas pendidikan lebih rendah, biasanya di tempatkan di desa atau daerah pelosok hingga akhirnya tidak terjadi perkembangan yang signifikan pada pendidikan di desa. Sedangkan, guru-guru yang mempunyai kualitas lebih baik dan pendidikan lebih tinggi, hanya mau ditempatkan dan mengajar di kota yang sejatinya kualitas pendidikan sudah baik.
Kesenjangan sosial, kesenjangan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan di Indonesia harus dibenahi secepatnya.
Selanjutnya, para pelajar di seluruh penjuru tanah air yang tidak berkemampuan untuk membeli peralatan sekolah, berhak mendapatkannya secara gratis dari pemerintah. Telah kita ketahui bersama, bahwa masih banyak pelajar, khususnya dari daerah pelosok yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan peralatan sekolah. Selain bertujuan sebagai penunjang kegiatan belajar, pemberian peralatan sekolah gratis pun diharap mampu menambah semangat pelajar dalam menuntut ilmu di sekolah.
“…untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”
Kalimat di atas merupakan bagian dari pembukaan UUD 1945. Artinya, pemerintah berkewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa. Hampir 76 tahun, kewajiban pemerintah Indonesia memajukan pendidikan telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Tetapi, hingga saat ini pendidikan di Indonesia dari Sabang-Merauke masih belum merata. Sudah semestinya pemerintah peka terhadap kondisi pendidikan di setiap penjuru daerah di Indonesia, kemudian mengambil langkah yang pasti untuk memperbaiki kualitas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dan mengawasi kegiatan perubahan demi sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, artinya sumber daya manusia yang akan lahir selanjutnya pun akan semakin baik mutunya, dan pasti mampu membawa bangsa ke kancah internasional.
Generasi Y, generasi milenial yang ditandai dengan peningkatan penggunaan teknologi digital, komunikasi, dan media. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat saja yang harus berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun, peran pemuda milenial yang berada di perkotaan atau yang pandai dalam bidang teknologi (khususnya bidang startup) untuk ikut berperan aktif dan strategis dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi pelajar di daerah pelosok negeri.
Para pemuda milenial yang bergerak dalam bidang startup digital, dapat membantu para siswa generasi milenial di daerah pelosok negeri. Untuk membuat sebuah startup digital yang berisi materi-materi pelajaran, gambar, video animasi, dan berbagai bahan-bahan pendukung pelajaran lainnya.
Memang benar bahwa kualitas pendidikan di Indonesia memang masih terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lainnya. Adanya kesenjangan pendidikan yang nyata terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Dengan penyebab utamanya, yaitu: rendahnya infrastruktur, rendahnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kualitas guru. Peran pemerintah, masyarakat, dan para pemuda milenial di perkotaan sangat diperlukan untuk menjadi komponen utama dalam proses kemajuan pendidikan anak bangsa.
